Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan upaya pemberantasan judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak kondisi ekonomi individu, tetapi juga meretakkan keharmonisan keluarga, mengganggu pendidikan anak-anak, hingga memicu meningkatnya angka kriminalitas di berbagai wilayah. Data yang dirilis oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa lebih dari 4.000 kasus perceraian di Indonesia secara langsung berkaitan dengan judi daring. Bahkan, anak-anak usia sekolah dasar pun dilaporkan mulai terpapar dan mengalami

JAKARTA — Pemerintah terus memperlihatkan komitmen tegas dalam memberantas praktik Judi Daring yang kian meresahkan masyarakat. Sebagai respons atas meningkatnya jumlah kasus serta dampak sosial yang ditimbulkannya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk mempercepat penyusunan regulasi yang lebih ketat guna memberantas perjudian daring. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang akan menjadi payung hukum lebih kuat dalam penanganan Judi

Oleh Rosmawati Yanuar )* Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Program unggulan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), membutuhkan sistem tata kelola yang solid dan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi ini merupakan langkah penting demi menjamin keberlanjutan dan efektivitas program, serta menjaga kepercayaan publik terhadap

Jakarta, – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan perubahan signifikan dalam skema pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Mulai Februari 2025, BGN menghapus skema reimbursement yang sebelumnya digunakan dan menggantinya dengan sistem transfer langsung ke rekening mitra pelaksana program. Langkah ini diambil sebagai respons atas sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan serta sebagai antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan merespons cepat polemik terkait keterlambatan pembayaran dana program tersebut. Dalam waktu singkat, koordinasi lintas kementerian berhasil dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat menerima haknya secara tepat waktu. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan terkait pola pendanaan kepada para mitra MBG. Menurutnya, saat ini pihaknya telah mengubah pola pendanaan. “Untuk 10 hari ke depan,

Oleh: Surya Atma Putra )* Pemerintah Indonesia terus memperlihatkan keseriusannya dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang kuartal pertama tahun 2025, berbagai kebijakan strategis diluncurkan, seluruhnya bertumpu pada semangat untuk menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat. Pemerintah tidak sekadar berbicara dalam kerangka makro, melainkan berupaya memastikan setiap langkah kebijakan menyentuh kehidupan nyata masyarakat. Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program stimulus guna mencapai target pertumbuhan yang

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi mengalokasikan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan akan dimulai dengan penyerahan simbolis 100 unit rumah pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional. “Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik dari Presiden Prabowo Subianto. Kami targetkan serah terima rumah subsidi

JAKARTA- Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menciptakan keadilan sosial melalui penyediaan perumahan layak bagi buruh. Program ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Penyediaan hunian subsidi di kawasan industri tidak hanya menjawab kebutuhan dasar pekerja, tetapi juga menguatkan ekosistem kehidupan yang sehat dan produktif. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan 20.000 unit rumah

Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah bergerak cepat menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dapat timbul akibat tekanan ekonomi global dan kebijakan proteksionisme seperti kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini dirancang sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional sekaligus mengantisipasi lonjakan PHK. Langkah ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator

Oleh : Ferri Alfian )* Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons cepat terhadap meningkatnya gelombang PHK massal yang terjadi di sejumlah sektor industri. Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari langkah strategis mitigasi pemerintah untuk memastikan bahwa dampak sosial-ekonomi dari pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil, ditambah dengan dampak lanjutan dari disrupsi pasca-pandemi serta perubahan teknologi yang cepat,