JAKARTA Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI kedelapan, Prabowo Subianto, menyatakan kesiapannya untuk membuka jalur negosiasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Langkah ini diambil untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Trump terhadap 60 negara mitra dagang, termasuk Indonesia.
Kebijakan tersebut dinilai turut mendorong pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah akibat meningkatnya ketidakpastian global.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia akan menjalin komunikasi yang adil dan setara dengan Amerika Serikat, demi menjaga kepentingan nasional di tengah gejolak perang dagang.
“Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara, jadi tidak ada masalah,” ujar Prabowo
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan pemerintah agar tidak merespons kebijakan tarif tersebut dengan retaliasi.
Menurutnya, strategi terbaik adalah pendekatan bilateral yang sesuai dengan preferensi Presiden Trump.
“Kita tidak ingin melakukan retaliasi (terhadap tarif Trump)… gaya dari Presiden Trump dia ingin bilateral,” tegas Luhut dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4).
Luhut menyebut pemerintah telah menyiapkan proposal konkret dan realistis yang akan diajukan dalam negosiasi.
Delegasi Indonesia, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi Pemerintah AS pada 17 April 2025.
Upaya diplomasi informal juga terus dilakukan, terutama melalui komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR).
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan komprehensif dalam menghadapi kebijakan tarif yang dibnerlakukan oleh Presiden AS Donald Trump tersebut.
Menurut Menko Perekonomian, saat ini yang menjadi salah satu fokus pemerintah adalah tengah merumuskan langkah-langkah komprehensif, termasuk revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dan relaksasi aturan Non-Tariff Measures.
Pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan impor migas dari AS serta insentif fiskal guna menjaga daya saing ekspor nasional di tengah tekanan tarif global hingga mendorong beberapa kesepakatan konsolidasi dengan ASEAN.
“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, kata Airlangga.
Menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujarnya. (*)
[edRW]
