Oleh: Fikri Permana )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun ketahanan sektor ketenagakerjaan secara jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang menandai hal ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika global dan disrupsi teknologi yang berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.

Arahan Presiden ini menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam saat pekerja menghadapi ketidakpastian. Satgas PHK dirancang untuk menjadi motor utama dalam merespons situasi ketenagakerjaan dengan cepat, mencegah PHK massal, serta menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Tidak hanya itu, satgas ini juga bertugas memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dengan pendekatan berbasis inklusi dan gotong royong antara pemerintah, serikat pekerja, pelaku industri, dan akademisi. Keberadaan satgas mencerminkan pandangan bahwa stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada keberlanjutan hubungan industrial yang harmonis.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mendukung operasional Satgas PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kementeriannya telah menyusun Matriks Risiko Sektor Industri, yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan terhadap PHK. Matriks ini memungkinkan pemerintah merancang kebijakan berbasis data yang lebih akurat, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan lapangan. Selain itu, kementerian juga mengoordinasikan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang diarahkan pada penguatan daya saing pekerja.

Program-program pelatihan tersebut tidak hanya difokuskan kepada pekerja yang sudah terdampak, tetapi juga dirancang sebagai instrumen pencegahan agar tenaga kerja nasional memiliki kemampuan lintas sektor. Dengan begitu, para pekerja dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pola kerja akibat otomasi dan transformasi digital. Pemerintah meyakini bahwa pengembangan kapasitas individu merupakan kunci utama untuk membangun ekosistem kerja yang tangguh dan tidak rentan terhadap guncangan eksternal.

Sementara itu, sektor pendidikan vokasi turut menjadi pilar penting dalam pembangunan sistem kerja baru yang lebih adaptif. Salah satu contoh sukses dapat dilihat dari peran Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perindustrian dan sektor swasta. Direktur PIPB, Supardi, memandang lembaga pendidikan vokasi yang dipimpinnya sebagai bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan ketenagakerjaan. Ia menilai bahwa keterlibatan industri secara langsung dalam perencanaan kurikulum, penyediaan fasilitas praktik, hingga seleksi mahasiswa menciptakan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kolaborasi erat antara PIPB dan Chandra Asri Group menjadi contoh nyata sinergi yang berhasil menjembatani dunia pendidikan dengan dunia industri. Chandra Asri Group memberikan dukungan berupa lahan kampus, fasilitas praktik industri, hingga membuka kesempatan kerja langsung bagi lulusan PIPB. Pada tahun 2025, sebanyak 33 persen lulusan angkatan pertama PIPB langsung diterima bekerja di perusahaan tersebut. Ini merupakan bentuk investasi jangka panjang yang menunjukkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia harus menjadi bagian integral dari strategi industrialisasi nasional.

Lebih jauh, Supardi mengungkapkan bahwa PIPB juga menjalin kemitraan dengan lebih dari 30 perusahaan di sektor strategis seperti petrokimia, baja, dan pulp. Proses seleksi mahasiswa pun melibatkan perusahaan sejak awal, dengan sistem penyaringan ketat hingga tahap pemeriksaan kesehatan. Pendekatan ini memastikan bahwa lulusan tidak hanya unggul dari sisi akademik, tetapi juga siap kerja secara menyeluruh. Dengan mayoritas mahasiswa berasal dari Cilegon dan sekitarnya, PIPB juga menjadi instrumen pemberdayaan lokal yang mendorong pemerataan akses pendidikan dan pekerjaan.

Pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Cilegon dan Bupati Serang telah menjalin komunikasi aktif dengan PIPB untuk menyiapkan skema beasiswa daerah. Tujuannya adalah agar semakin banyak pemuda lokal bisa mendapatkan akses ke pendidikan vokasi berkualitas yang relevan dengan kebutuhan industri di wilayahnya. Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang menyatu dan berkesinambungan.

Semua langkah tersebut menggambarkan bagaimana pemerintah saat ini membangun sistem ketenagakerjaan bukan hanya untuk menjawab persoalan hari ini, tetapi juga untuk menyiapkan fondasi masa depan. Kepemimpinan Presiden Prabowo, dukungan kementerian teknis, serta peran aktif lembaga pendidikan vokasi seperti PIPB menunjukkan bahwa pembangunan ekosistem kerja baru adalah hasil dari kerja kolaboratif yang terencana dan terukur.

Dengan pendekatan seperti ini, Indonesia tidak hanya membentengi diri dari ancaman PHK, tetapi juga menyiapkan angkatan kerja yang lebih produktif, fleksibel, dan kompetitif. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul, penguatan dialog sosial, dan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi tiga pilar utama dari strategi besar pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Hal ini sejalan dengan cita-cita besar Asta Cita, yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

)* pengamat kebijakan publik