Aditya Perdana, Pakar Komunikasi Politik UI, menekankan pentingnya penerapan demokrasi secara damai sebagai landasan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia yang harus dijaga dari potensi konflik dan perpecahan. Aditya Perdana menjelaskan, “Demokrasi adalah sebuah proses yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kita harus menjaga agar proses ini berlangsung dengan damai, tanpa terjebak dalam konflik

Jakarta – Tokoh agama dan akademisi menyerukan demonstrasi santun di tengah gelombang aksi unjuk rasa. Masyarakat diimbau menyampaikan aspirasi sesuai koridor hukum, menghindari tindakan anarkis, dan waspada provokasi serta hoax. Wakil Ketua Umum MUI, Dr. KH. Marsudi Syuhud, MM, menegaskan ajaran agama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Dirinya menyebut, ajaran agama berbangsa dan bernegara agar berjalan dengan baik. “Walaupun perintah agama untuk saling memberikann wasiat kebenaran, namun

Jakarta – Pesan penting mengenai pentingnya menjaga demokrasi dari aksi anarkis mengemuka dalam sebuah talkshow yang disiarkan stasiun televisi swasta nasional. Tokoh agama dan akademisi sepakat bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara tertib agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dan kepentingan nasional. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa penyampaian kritik kepada pemerintah adalah bagian dari ajaran agama sekaligus hak yang dijamin konstitusi. Namun,

Jakarta — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, bersama Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, sepakat bahwa kritik dan aspirasi masyarakat adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang santun, damai, dan tetap menjunjung hukum. KH. Marsudi Syuhud menegaskan bahwa ajaran agama memerintahkan umat untuk menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Ia menjelaskan tiga bentuk kesabaran yang harus dijaga dalam

Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi merupakan hak konstitusional warga, namun harus dilakukan secara damai dan tanpa tindakan anarkis. Ia menekankan, ajaran agama mengajarkan kritik dan pandangan kepada pemerintah disampaikan dengan kesabaran dan tetap menaati hukum. “Kalau menyampaikan hak boleh, tapi merusak dan menjarah itu jelas merusak hukum, baik dari hukum agama maupun hukum positif. Maka ketika

Jakarta — Gelombang demonstrasi yang belakangan ini diwarnai aksi anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan menuai keprihatinan dari berbagai kalangan. Tokoh agama dan akademisi sepakat bahwa aspirasi rakyat harus disampaikan secara damai, bukan dengan cara destruktif yang justru merugikan masyarakat luas. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa dalam ajaran agama, kritik kepada pemerintah adalah bagian dari berbangsa dan bernegara, namun harus dilakukan dengan kesabaran.

Dalam semangat persatuan dan stabilitas nasional, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Marsudi Syuhud kembali menekankan pentingnya menjalankan demokrasi dengan cara yang damai dan beradab. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikannya baru-baru ini, KH. Marsudi mengajak seluruh masyarakat untuk berhenti berdemokrasi dengan cara anarkis dan beralih kepada pendekatan yang lebih konstruktif demi membangun Indonesia yang lebih baik. “Demokrasi adalah sarana untuk menyampaikan aspirasi dan untuk melakukan perubahan, namun dalam

Jakarta,— Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menyatakan bahwa aksi demonstrasi memang bagian dari demokrasi. Namun ia menegaskan, ketika penyampaian aspirasi dilakukan secara merusak dan anarkis, konsekuensinya justru merugikan publik. “Ketika cara-caranya merusak dan anarkis, tentu mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk kerusakan fasilitas umum. Pada akhirnya masyarakat juga yang susah karena tidak bisa menikmati fasum” ujarnya dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Selasa (2/9). Menurut Aditya, aksi