Jakarta, Pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang diatur konstitusi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hak tersebut harus disalurkan dengan cara yang tertib. “Penting ditegaskan bahwa kebebasan ini harus disalurkan dengan cara-cara yang tertib, tidak anarkis, serta tidak melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum” tuturnya. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu yang belum tentu kebenarannya. Sebab, provokasi dapat berujung pada aksi

Oleh: Aditio Putra Reynaldi Gelombang aksi massa yang belakangan terjadi menunjukkan betapa cepatnya informasi dapat memicu gejolak di tengah masyarakat. Tidak jarang, kabar yang belum tentu benar justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyulut provokasi. Kondisi ini membuat generasi muda, yang merupakan pengguna aktif media sosial, diminta lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi agar tidak terjebak dalam arus kerusuhan yang merugikan bangsa. Pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengingatkan bahwa gelombang demonstrasi

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu membahas berbagai persoalan bangsa dan upaya mencari solusi bersama. Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa di tengah dinamika politik. “Demokrasi dan aspirasi harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai terkontaminasi kekerasan yang bisa meruntuhkan persatuan Indonesia,”

Jakarta – Situasi nasional sempat memanas akibat gelombang demonstrasi pasca meninggalnya driver ojek online, Affan Kurniawan, menjadi perhatian sejumlah tokoh nasional dan daerah. Masyarakat diminta untuk menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi anarkis, karena tindakan tersebut hanya akan membawa kerugian dan perpecahan. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan, menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Namun, demonstrasi dilakukan secara damai dan tidak disertai perusakan. Kepada penyuluh agama,

Jakarta – Enam majelis agama dan organisasi keagamaan di DKI Jakarta bersatu menyampaikan sikap tegas terkait tragedi unjuk rasa yang berujung ricuh pada 28 Agustus 2025 lalu. Mereka sepakat untuk serukan agar masyarakat dapat tenang dan tidak terhasut dengan kabar – kabar yang tidak benar. Pernyataan sikap yang dirilis pada Sabtu (30/8/2025) itu ditandatangani pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGIW), Parisada

Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar mengajak masyarakat menahan diri dan tidak terpancing informasi provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Ajakan Ulama Besar Indonesia ini menyikapi situasi nasional beberapa hari terakhir marak aksi unjuk rasa hingga menimbulkan korban jiwa. Mari kita jaga diri, jangan mudah terprovokasi. Kita harus tetap menjaga persatuan dan tidak terjebak dalam isu yang bisa memecah belah bangsa,” ujar KH Anwar

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto hingga Sultan Hamengku Buwana X mengimbau masyarakat untuk menyudahi aksi demonstrasi anarkis, yang terjadi belakangan ini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan empati mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, saat pengamanan demonstrasi pada Kamis (28/8/2025) malam. Kepala Negara beserta rombongan mendatangi rumah duka pada Jumat (29/8/2025) malam untuk memberikan penghormatan langsung. Sebelumnya, Presiden telah menyampaikan belasungkawa melalui media sosial dan menegaskan rasa duka cita

Jakarta – Dalam situasi yang semakin memanas belakangan ini di Jakarta dan sekitarnya Ikatan Santri DKI menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan aksi demonstrasi anarkis yang dapat berujung pada ketegangan dan konflik. KH. KM. Husni selaku ketua Ikatan Santri DKI menghimbau, agar masyarakat jangan termakan provokasi. “Kami mengajak semua pihak untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar, yang dapat memperburuk keadaan dan mengancam persatuan bangsa,” jelas Suprapto kepada media