Oleh : Ferri Alfian )* Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons cepat terhadap meningkatnya gelombang PHK massal yang terjadi di sejumlah sektor industri. Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari langkah strategis mitigasi pemerintah untuk memastikan bahwa dampak sosial-ekonomi dari pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil, ditambah dengan dampak lanjutan dari disrupsi pasca-pandemi serta perubahan teknologi yang cepat,

Oleh: Fitri Lubis )* Kemajuan teknologi digital telah memberikan kemudahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal transaksi keuangan. Sistem pembayaran digital yang semakin canggih memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan cepat dan praktis, tanpa harus menggunakan uang tunai. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat risiko serius yang kini mengintai: penyalahgunaan sistem keuangan digital oleh jaringan pelaku judi daring. Sepanjang tahun 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

JAKARTA- Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menciptakan keadilan sosial melalui penyediaan perumahan layak bagi buruh. Program ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Penyediaan hunian subsidi di kawasan industri tidak hanya menjawab kebutuhan dasar pekerja, tetapi juga menguatkan ekosistem kehidupan yang sehat dan produktif. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan 20.000 unit rumah

Oleh : Syahana Putri )* Isu penyelewengan dana MBG yang belakangan mencuat sejatinya tidak berdasar dan telah diklarifikasi oleh berbagai pihak terkait. Dana MBG dikelola secara profesional dan diawasi ketat oleh lembaga negara serta melibatkan peran aktif masyarakat untuk memastikan akuntabilitasnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan pelajar.

Oleh : Ratna Desi Subagja )* Upaya pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Papua tidak hanya mencerminkan keseriusan dalam membangun kemandirian pangan nasional, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Papua, yang selama ini kerap dicitrakan sebagai daerah tertinggal, kini tengah diangkat menjadi lumbung pangan masa depan bangsa, berkat berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Kementerian

Oleh : Putri Anindya )* Upaya pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelajar, terus menunjukkan kemajuan nyata. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini digulirkan secara nasional telah menjadi bukti komitmen negara dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan. Tidak hanya sekadar program bantuan pangan, MBG dirancang sebagai solusi strategis jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah bergerak cepat menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dapat timbul akibat tekanan ekonomi global dan kebijakan proteksionisme seperti kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini dirancang sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional sekaligus mengantisipasi lonjakan PHK. Langkah ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator

Teluk Bintuni – Pemerintah berfokus pada upaya mencapai swasembada pangan nasional, seperti halnya di wilayah Papua. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan karakteristik wilayah untuk memastikan keberlanjutan program swasembada pangan, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal. Salah satu contoh nyata pelaksanaan program swasembada pangan di tingkat daerah terlihat di Kabupaten Teluk Bintuni. Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat melakukan panen padi di Kampung Waraitama, Distrik Manimeri.

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama di sektor perumahan, dengan menargetkan penyerahan rumah subsidi secara simbolis pada tanggal 1 Mei 2025. Momentum ini bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, yang menjadi simbol solidaritas dan perjuangan hak-hak pekerja, termasuk hak atas hunian yang layak. Program rumah subsidi ini dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mengakses rumah melalui

Oleh: Recky Rumbiak )* Swasembada pangan merupakan agenda besar nasional yang menjadi prioritas utama Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi diwujudkan melalui program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian seperti Papua. Di tanah Papua, cita-cita kedaulatan pangan diwujudkan dengan langkah konkret, sinergis, dan terstruktur antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.