JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia. Salah satu langkah strategis adalah meluncurkan perang total melawan penyalahgunaan narkoba melalui misi Asta Cita. Upaya ini melibatkan sinergi berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan keberhasilan desk pemberantasan narkoba kepada Presiden Prabowo pada Apel Kasatwil Polri Tahun

Oleh : Abidin Sahab )* Penyalahgunaan narkoba terus menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Tidak hanya berdampak buruk pada individu, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan melemahkan ketahanan bangsa. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan. Namun, upaya ini memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kepala BNNK Sleman, Kombes Pol Teguh Tri Prasetyo menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam perang melawan narkoba.

Jakarta – Pemerintah resmi membatalkan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk barang dan jasa non-mewah, yang semula direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12). Presiden Prabowo menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya akan berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah sangat mewah

Oleh : Anindira Putri Maheswani )* Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menjadi kabar baik bagi masyarakat luas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, melalui akun Instagram pribadinya, menegaskan bahwa tarif PPN tetap berada pada angka 11 persen untuk barang dan jasa, kecuali bagi kelompok barang mewah. Langkah ini adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat sekaligus menunjukkan perhatian mendalam terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

JAKARTA — Pemerintah telah berhasil mengendalikan mobilitas seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025 dengan serangkaian kebijakan strategis. Mulai dari transportasi darat hingga transportasi udara, langkah-langkah tersebut terbukti efektif mendukung kelancaran arus pergerakan masyarakat. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menyiapkan lebih dari 8 kebijakan untuk mengatur mobilitas masyarakat selama periode Tahun Baru. “Kemenhub telah menyiapkan kurang lebih 8 landasan kebijakan baik berupa Keputusan Menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, dan

JAKARTA — Pemerintah berhasil menciptakan perayaan Tahun Baru 2025 yang aman dan nyaman bagi masyarakat, dengan berbagai langkah koordinasi dan persiapan matang dari berbagai sektor. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pariwisata, PT PLN, dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), memastikan tidak ada kendala berarti dalam menyambut liburan akhir tahun. Kementerian Pariwisata melalui Surat Edaran Menteri Pariwisata Nomor SE/1/PP.03.00/MP/2024, memperkuat imbauan kepada seluruh pelaku pariwisata di Bali untuk mengutamakan kenyamanan,

Oleh : Gita Oktaviani )* Seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025, berjalan dengan sangat lancar. Hal tersebut berkat adanya berbagai kebijakan sangat efektif yang diimplementasikan oleh pemerintah. Beberapa kebijakan efektif tersebut yakni mulai dari pengaturan transportasi hingga sektor kelistrikan dan pariwisata, langkah-langkah strategis yang diambil terbukti efektif dalam mengatasi tantangan mobilitas masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas selama periode liburan. Pemerintah tidak hanya fokus pada upaya mitigasi kemacetan atau kelancaran transportasi,

Oleh : Clara Diah Wulandari )* Pemerintah berhasil mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025 berlangsung dengan sejumlah langkah preventif yang telah dirancang secara matang. Mulai dari penguatan infrastruktur transportasi hingga penyiapan personel pengamanan, berbagai upaya tersebut terbukti efektif dalam mengelola arus pergerakan masyarakat. Strategi ini, yang dilaksanakan di berbagai moda transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, hingga kereta api, sukses memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan selama

Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui regulasi yang lebih ketat dan sinergi antarlembaga. Langkah ini ditandai dengan pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online (Judol) yang mulai aktif pada 4 November 2024. Desk ini berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu penegakan hukum, penguatan regulasi, dan edukasi masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng platform digital besar seperti

Surabaya – Polda Jawa Timur menyatakan perang pada perjudian online maupun konvensional. Hal ini disampaikan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs Imam Sugianto bahwa pihaknya berkomitmen mewujudkan program 100 hari kerja Presiden RI Prabowo Subiantro yang dikenal dengan Asta Cita. “Tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi, kita akan tindak tegas dan nyatakan perang terhadap kasus perjudian,” tegas Imam. Selain itu, Kapolda juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat dari mulai lapisan