Oleh : Andi Mahesa )* Penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah produk impor dari negara mitra, termasuk Indonesia, merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif dan berdaya saing. Bagi Indonesia, keputusan ini bukan hanya angin segar, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki struktur industri nasional dan membuka akses ke pasar baru. Keputusan ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa

Oleh : Andika Pratama )* Pemerintah menunjukkan ketangguhan dan kecermatan dalam menyikapi dinamika kebijakan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif proteksionis yang kembali digaungkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam iklim global yang sarat ketidakpastian, strategi diplomasi ekonomi yang diterapkan Indonesia terbukti menjadi pendekatan yang tidak hanya defensif, tetapi juga konstruktif dalam menjaga keberlanjutan hubungan dagang bilateral IndonesiaĐAS. Langkah-langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia memperoleh pengakuan langsung dari pemerintah

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang, mengapresiasi keputusan Komisi III DPR RI yang menyetujui usulan agar advokat diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya. ŇDalam RDPU tadi, kami sangat apresiasi usulan dari Peradi SAI diterima oleh Komisi III, yaitu advokat itu punya hak imunitas, tidak bisa dituntut di dalam dan di luar pengadilan,Ó kata Juniver usai rapat di DPR. Ia

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta, menyambut positif langkah Komisi III DPR yang merilis naskah resmi RUU KUHAP. ŇSaya sangat mengapresiasi keputusan ini karena publik bisa melihat langsung drafnya dan memberi masukan secara terbuka, tanpa lagi terjebak pada asumsi-asumsi yang tidak berdasar,Ó ujar Wayan. Ia menanggapi simpang siur soal draf yang sempat beredar. Menurutnya, langkah Pimpinan Komisi III merilis naskah resmi

Oleh: Yusran Pratama )* Upaya pembaruan sistem hukum di Indonesia kembali menunjukkan kemajuan strategis dengan ditargetkannya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tahun ini. Pemerintah dan DPR menyadari bahwa revisi KUHAP adalah keniscayaan agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. Sinkronisasi kedua instrumen hukum ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari ikhtiar mewujudkan peradilan yang lebih inklusif, berkeadilan,

Oleh: Indira Sari )* Pemerintah terus meneguhkan komitmennya dalam membangun sistem peradilan pidana nasional yang adil, modern, dan transparan. Salah satu wujud konkret dari langkah ini adalah pembaruan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan melengkapi berlakunya KUHP baru pada 2026 mendatang. Pembaruan ini bukan hanya penting sebagai upaya harmonisasi regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan proses hukum di Indonesia berjalan secara terbuka,

Jakarta п Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan pentingnya pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat. Hal ini disampaikan di acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 yang dihadiri oleh 1500 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta Convention Center, pada 28 April 2025. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan prinsip transparansi dan tata

JAKARTA п Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah memulai langkah besar dalam pengelolaan aset negara dengan target ambisius menembus nilai aset hingga USD 1 triliun. Transformasi pengelolaan BUMN melalui konsolidasi dan evaluasi menyeluruh menjadi langkah awal dari visi besar Danantara dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, menegaskan lembaga ini secara resmi telah mengelola 844 perusahaan pelat merah, mulai dari anak,

Oleh Amalia Yusnianti )* Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui pembentukan dan penguatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan nama Danantara. Dengan penuh optimisme, Presiden memperkirakan bahwa jika dikelola secara benar dan berhati-hati, aset yang berada di bawah kendali Danantara bisa mencapai nilai fantastis sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat, atau

Oleh: Ratna Sari Dewi Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan kekayaan negara dengan diluncurkannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan ini bukan sekadar entitas administratif, tetapi manifestasi dari visi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan aset negara sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global yang makin kompleks, Danantara hadir sebagai solusi inovatif dan terstruktur untuk mengonsolidasikan, mengoptimalkan, serta menginvestasikan aset negara demi mendorong kemajuan bangsa.