Jakarta – Indonesia dan Prancis akan memperkuat kerja sama strategis di bidang alat utama sistem senjata (alutsista) dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ke Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa kedua negara akan menandatangani letter of intent (LoI) untuk pengembangan alutsista strategis guna memperdalam kemitraan pertahanan. “Kita akan menandatangani LoI besok bersama para menteri lainnya. Intinya, kita akan mengembangkan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Perancis dijadwalkan meresmikan kerja sama strategis dalam bidang alat utama sistem senjata (alutsista). Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di sektor pertahanan dan industri militer. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dipastikan menandatangani Letter of Intent (LoI) sebagai langkah awal penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara. Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini mengatakan, kerja sama

Oleh: Dewi Aulia Sari* Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Indonesia dan Prancis menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara, khususnya di sektor pertahanan. Momentum ini bukan sekadar seremonial kenegaraan dalam rangka kunjungan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta, melainkan sebuah langkah strategis yang mencerminkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasional melalui kerja sama internasional yang saling menguntungkan. LoI ini akan menjadi landasan awal bagi pengembangan kerja sama

Oleh Imelda Juni Sitorus )* Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 27–29 Mei 2025 menjadi momen strategis yang menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan ini bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan cerminan niat kuat kedua negara untuk memperdalam kemitraan di sektor-sektor strategis, khususnya bidang pertahanan. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Macron menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama, termasuk melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah konsep kolaboratif antara berbagai elemen, mulai dari petani hingga institusi negara. Hal ini tercermin dari capaian signifikan pada kuartal pertama 2025, di mana produksi beras dan jagung nasional mengalami lonjakan yang mengesankan. Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras meningkat sebesar 51 persen

Jakarta, Pemerintah menargetkan untuk sepenuhnya menghentikan impor beras pada tahun 2026 mendatang sebagai bagian dari strategi nasional menuju swasembada pangan. Target ambisius ini diumumkan menyusul capaian signifikan dalam produksi beras nasional dan peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini telah melampaui 3 juta ton per April 2025. Langkah ini dinilai sebagai lompatan besar dalam menjaga kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global. Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman mengatakan pemerintah

Oleh: Doni Kurniawan(* Langkah pemerintah untuk menghentikan impor beras, jagung, dan gula pada tahun 2025 hingga 2026 merupakan titik balik penting dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian pangan. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan produktivitas sektor pertanian, tetapi juga merefleksikan keberhasilan strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, baru-baru ini menyampaikan sinyal optimisme sekaligus pencapaian konkret yang patut diapresiasi. Ia menyebutkan

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah terus mengambil langkah progresif untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Salah satu upaya terbaru adalah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam sektor pertanian. Strategi ini dinilai menjadi solusi konkret dalam menjawab berbagai tantangan ketahanan pangan nasional yang semakin kompleks. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dalam kunjungan kerjanya ke Thailand, memberikan masukan penting bagi arah kebijakan pangan nasional. Ia

JAKARTA – Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemberantasan judi daring dengan melibatkan berbagai lembaga terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapannya untuk memblokir lebih dari 4.000 rekening yang diduga digunakan oleh dua pelaku utama kasus judi daring berinisial OHW dan H. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, menegaskan bahwa langkah ini akan dikoordinasikan dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)

Oleh : Raka Aditya Putra Upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi daring terus diperkuat melalui sinergi lintas lembaga. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mengoordinasikan pemblokiran lebih dari 4.000 rekening yang digunakan dua tersangka judi daring berinisial OHW dan H yang telah ditangkap pada awal Mei 2025. Langkah ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah dalam mencegah semakin meluasnya kejahatan digital yang merugikan masyarakat. Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala