Oleh : Havian Haris )* Korupsi telah lama menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi secara tegas dan berkeadilan. Pada awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menempatkan agenda pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam upaya memperkuat sistem

Oleh : Dirandra Falguni )* Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dan tegas dalam menanggapi dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Dengan nilai kerugian negara yang mencapai Rp 193,7 triliun, kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlanjutan sektor energi nasional serta kepentingan masyarakat luas. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengungkapkan bahwa praktik mafia migas di Indonesia

Jakarta – Komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberantas praktik korupsi di tanah air terus mendapat apresiasi. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait tekadnya memberantas korupsi tanpa pandang bulu kembali menguatkan keyakinan publik bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa korupsi merupakan musuh utama yang harus diberantas tanpa kompromi. “Saya bertekad untuk memberantas aksi korupsi tanpa pandang bulu. Tidak ada tempat

Jakarta – Penangkapan sejumlah pejabat terkait kasus korupsi menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor. Sejumlah kasus yang terungkap, menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang merugikan keuangan negara. Pengamat Politik Iwan Setiawan menilai langkah tegas yang diambil aparat penegak hukum mencerminkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam membersihkan negeri dari praktik korupsi. Salah satunya adalah dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang

Oleh Arya Duta Pratama )* Kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat saat ini terjamin keamanannya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menegaskan bahwa BBM yang tersedia di pasaran bukanlah hasil oplosan dan tidak terkait dengan kasus hukum yang sedang diusut. Pernyataan ini memberikan kepastian hukum bahwa masyarakat dapat menggunakan BBM tanpa khawatir akan kualitas dan keamanannya. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Oleh: Puteri Nababan)* PT Pertamina (Persero) melalui subholding-nya, Pertamina Patra Niaga, menegaskan bahwa BBM yang didistribusikan kepada masyarakat tetap terjaga kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Pernyataan ini memberikan kepastian bahwa masyarakat memperoleh produk BBM dengan mutu terbaik yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan regulasi agar distribusi BBM tetap transparan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy

Jakarta – Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan, tidak ada pengoplosan BBM jenis pertamax. Pertamina memastikan kualitas pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi atau standar yang ditetapkan pemerintah yaitu RON 92. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari memastikan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM dengan proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk. Hal ini dilakukan agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu, terdapat injeksi additive

Jakarta – Pemerintah melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kejaksaan Agung dan Pertamina, memastikan bahwa kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di pasaran tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah menjamin bahwa semua produk BBM yang dijual kepada masyarakat telah melalui proses pengawasan ketat demi menjaga kualitas dan keamanan penggunaannya. Menyikapi isu manipulasi BBM ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, meminta masyarakat agar tetap tenang dan

Oleh: Dina Maulida )* Memasuki Ramadan 2025, pemerintah semakin memperkuat distribusi logistik guna memastikan pasokan pangan tetap terjaga dan harga tetap stabil. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan masyarakat akan bahan pokok selama bulan suci, yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, berbagai strategi telah disiapkan untuk memastikan kelancaran distribusi dan kestabilan harga di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu langkah utama yang

Oleh: Silva Putri )* Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan saat Ramadhan dan Idulfitri 2025. Dalam upaya ini, berbagai kementerian berkolaborasi untuk memastikan bahwa harga bahan pokok tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Langkah-langkah konkret telah dirancang guna menghindari lonjakan harga yang kerap terjadi akibat meningkatnya permintaan selama bulan suci. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian terkait berupaya mengawal harga bahan pangan agar tetap