Oktober 2024

OPM Kembali Lakukan Aksi Brutal Terhadap Aparat Keamanan di Puncak Jaya

Jakarta – Tindakan brutal yang dialami personel Polsek Ilu, Bripka Arif Hidayat, kembali mempertegas kekejaman aksi teror yang diduga dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi ini terjadi pada Minggu (27/10/2024), sekitar pukul 13.12 WIT, di Kampung 55, Distrik Ilu, Puncak Jaya. Bripka Arif meninggalkan Markas Polsek Ilu untuk mengambil barang di kios di Kampung 55, Distrik Ilu, Puncak Jaya. Bripka Arif dibacok oleh dua orang tidak dikenal (OTK) menggunakan

BBM Satu Harga: Langkah Strategis untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Papua

Oleh : Loa Murib Pemerataan akses energi menjadi salah satu misi penting yang terus diupayakan pemerintah Indonesia melalui program BBM Satu Harga. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan merata di seluruh pelosok Nusantara, termasuk wilayah Papua yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi. Dengan menggandeng PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana utama, pemerintah berharap program ini mampu mempersempit kesenjangan ekonomi antarwilayah serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah melalui

Peran Strategis Ormas dalam Mengawal Pilkada 2024 yang Damai dan Kondusif

Jakarta – Organisasi masyarakat (Ormas) di seluruh Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam beberapa minggu terakhir, berbagai pejabat menegaskan bahwa kolaborasi Ormas dengan pemerintah menjadi kunci dalam memastikan proses demokrasi yang aman dan adil. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian menuturkan, secara esensi Pilkada merupakan momentum ujian bagi seluruh elemen bangsa, mengenai seberapa jauh nilai-nilai demokrasi yang telah menjadi bagian dari jati diri

Semua Elemen Masyarakat Berperan Aktif Wujudkan Pilkada Aman dan Damai

Oleh : Rahman Komarudin )* Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, semua elemen masyarakat memiliki peran yang sangat vital untuk memastikan proses pemilihan berlangsung aman dan damai. Kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara atau aparat keamanan, tetapi juga merupakan kewajiban setiap individu dan kelompok dalam masyarakat. Melalui keterlibatan semua pihak, dapat tercipta lingkungan yang kondusif, di mana setiap suara dihargai dan

Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN Nusantara

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, proyek yang diharapkan dapat mengurangi beban Pulau Jawa sebagai pusat populasi dan kegiatan ekonomi. Prabowo menekankan bahwa proyek IKN merupakan prioritas nasional yang harus diselesaikan. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, Presiden Prabowo telah menetapkan target penyelesaian pembangunan IKN dalam waktu empat tahun. “Bagi beliau, IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’ Indonesia, simbol pemerataan

Presiden Prabowo Dorong IKN Dongkrak Potensi Pertumbuhan dan Inklusivitas Pembangunan

Oleh: Marshanda Emilia *) Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inklusivitas pembangunan nasional. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta membuka peluang bagi terciptanya pusat pertumbuhan baru yang lebih merata di seluruh negeri. Langkah ini juga sekaligus mengurangi beban yang selama ini

Pembangunan IKN Menstimulus Pemerataan Ekonomi

Oleh: Risma Kusumawati*( Langkah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan terobosan monumental yang diproyeksikan bukan hanya sebagai upaya pembangunan fisik, tetapi juga sebagai strategi pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen ini tampak dalam sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dengan penunjukan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota. Tak sekadar upaya pemindahan pusat pemerintahan, pembangunan

Komitmen Aparat Keamanan Berantas Narkoba Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Jakarta – Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Jajaran akan bertindak tegas dalam penindakan peredaran narkoba. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan narkoba, pihaknya memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas seluruh peredaran narkoba. “Petakan jalur masuknya narkoba yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan capital outflow, serta

Langkah Tegas Prabowo dalam Menangani Narkoba dan Penyelundupan: Indonesia Menuju Keadilan Sosial

Oleh: Mahfud Baihaqi *) Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa maraknya penyalahgunaan narkoba dan penyelundupan barang ilegal yang mengancam keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu kasus yang kembali mengemuka terjadi di Kualanamu Internasional Airport (KNIA), menunjukkan bahwa berbagai upaya pemberantasan belum memberikan efek jera. Petugas keamanan berhasil menggagalkan penyelundupan 1 kilogram sabu-sabu yang dibawa oleh seorang penumpang bernama MFK, warga Aceh Utara, yang hendak berangkat menuju Kendari, Sulawesi Tenggara. Tokoh

Komitmen Presiden Prabowo Selamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba

Oleh : Dirandra Falguni )* Sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia, Presiden Prabowo Subianto langsung menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi berbagai ancaman besar yang mengancam masa depan bangsa, salah satunya adalah narkoba. Bahaya narkoba telah lama menjadi momok yang menghancurkan generasi muda dan mengganggu stabilitas sosial di Indonesia. Dalam upaya memberantas narkoba, Presiden Prabowo tak hanya mengandalkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga terobosan strategis yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Presiden